Penjelasan Kementerian Kominfo Terkait Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police


Kategori: Teknologi Telah Dibaca : 306 kali
Diposting oleh : Administrator Pada : Jumat, 18 Maret 2016 - 19:58:37 WIB

Penjelasan Kementerian Kominfo Terkait Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police

SIARAN PERS NO.84/PIH/KOMINFO/10/2015
Kategori Siaran Pers

 

Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami sampaikan sebagai berikut.

  1. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.
  2. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.
  3. Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.
  4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.  
  5. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.
  6. Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
  7. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.
  8. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.
sumber gambar : link
sumber : kominfo.go.id

 


Berita Terkait :

 Mau Setop Impor, Menkeu Siap Beri Insentif Pembangunan Pabrik Gula

 PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL KAB. LAHAT TAHUN 2014

 Pengembangan Kopi Arabika Terus Ditingkatkan

 Hari Perkebunan Ke-57 Tahun 2014 : Momentum Mengembalikan Kejayaan Perkebunan

Kontak Kami

PPID Kabupaten Lahat
JL. Kol. Burlian Kel. Bandar Jaya
Lahat, Sumatera Selatan
Telp:   0731 - 320
Email: ppid@lahatkab.go.id

Statistik Web

024021

Pengunjung hari ini : 10
Total pengunjung : 5320
Hits hari ini : 31
Total Hits : 24021
Pengunjung Online : 1

Link Terkait




Link Informasi Lahat